Sudutkota.id– Miliarder Elon Musk resmi mengumumkan pembentukan partai politik baru bernama Partai Amerika, menyusul keretakan hubungannya dengan mantan Presiden AS Donald Trump terkait pengesahan undang-undang pemotongan pajak skala besar yang disahkan pekan lalu.
“Jika menyangkut pemborosan dan korupsi yang membuat negara kita bangkrut, kita hidup dalam sistem satu partai, bukan demokrasi,” ujar Musk dalam unggahannya di platform X pada Sabtu (5/7). “Hari ini, Partai Amerika dibentuk untuk mengembalikan kebebasan Anda.”
Musk, yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung setia Trump dan pernah memimpin lembaga efisiensi pemerintahan di bawah administrasi Trump, mengaku kecewa dengan paket pemotongan pajak terbaru yang menurutnya hanya akan memperlebar defisit anggaran negara.
Saat rancangan undang-undang tersebut dibahas di Kongres, Musk sempat mengancam akan mendirikan partai baru jika RUU itu disahkan. Ancaman itu kini menjadi kenyataan, menandai perubahan besar dalam peta politik Amerika Serikat menjelang pemilu sela 2026.
Menanggapi pengumuman Musk, Trump menyebut rencana pembentukan Partai Amerika sebagai hal yang ‘konyol’ dan menegaskan sistem politik AS adalah sistem dua partai.
“Saya rasa mendirikan partai ketiga hanya akan menciptakan kebingungan. Sistem ini dikembangkan untuk dua partai dan itu sudah terbukti berjalan,” kata Trump, pada Minggu (6/7) seperti dikutip dari AP News.
Meski sejarah menunjukkan partai ketiga jarang meraih keberhasilan signifikan, Musk, yang disebut sebagai orang terkaya di dunia dan menghabiskan lebih dari 250 juta dolar AS untuk mendukung Trump dalam Pemilu 2024, berpotensi mengguncang panggung politik jika mengucurkan dana besar untuk pemilu mendatang.
Namun, langkah ini juga bisa berdampak negatif bagi bisnis Musk. Perusahaannya, termasuk Tesla dan SpaceX, bergantung pada kontrak besar dari pemerintah AS. Saham Tesla bahkan menunjukkan penurunan sejak meningkatnya ketegangan politik ini.
Hingga Minggu pagi waktu setempat, belum ada konfirmasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum Federal terkait legalitas Partai Amerika. Beberapa entitas dengan nama serupa memang terdaftar, namun belum terbukti otentik, dan menggunakan alamat surel tak resmi.
Sementara itu, Musk aktif berdiskusi dengan para pengguna di X terkait visi dan arah Partai Amerika. Ia juga mengindikasikan keterlibatannya dalam pemilu sela 2026, dengan misi untuk menyingkirkan anggota Kongres yang mendukung RUU pajak terbaru.
“Partai Republik kini menguasai seluruh cabang pemerintahan , eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun tetap menambah utang nasional sebesar lima triliun dolar,” kritik Musk di X.
Langkah Musk ini sekaligus tampak bertolak belakang dengan pernyataannya beberapa bulan lalu, saat ia menyebut akan mengurangi keterlibatannya dalam dunia politik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent menyebut gagasan Musk populer secara prinsip, namun tidak secara personal.
“Jajaran direksi (perusahaan Elon Musk) kemungkinan tidak senang dengan rencana ini. Mereka mungkin akan mendorong Musk untuk lebih fokus pada bisnis ketimbang politik,” pungkasnya dalam program State of the Union di CNN. (ama)