Sudutkota.id- Ditengah tantangan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat sesuai instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, perekonomian Malang raya diharapkan tetap tumbuh dan berkembang.
Yang mana, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dengan target efisiensi mencapai Rp 306,69 triliun.
Menurut dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Venus Kusumawardana, SE, MM bahwa kebijakan itu dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian lokal, terutama dalam konteks persiapan menjelang bulan puasa.
“Pemotongan anggaran dapat berdampak pada pola konsumsi dan belanja masyarakat menjelang bulan puasa. Sehingga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi lokal,” ujarnya, Kamis (20/2/2925).
Secara komprehensif kajian efisiensi anggaran diperlukan mendalam untuk memahami kebijakan.
“Jadi, kita perlu melihat mengetahui kebijakan ini bagaimana mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Data statistik menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran telah mengakibatkan penurunan pelayanan di sektor-sektor vital ini,” tambahnya.
Masih kata Venus, dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan beberapa solusi. Diantaranya pemerintah perlu fokus pada optimalisasi program yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM.
“Peningkatan akses pemodalan pelatihan keterampilan digital, dan pengembangan infrastruktur pendukung seperti ekosistem e-commerce sangat penting,” terangnya.
Dengan kajian mendalam dan solusi yang tepat, diharapkan perekonomian Malang Raya dapat tetap tumbuh dan berkembang menjelang bulan puasa, meskipun di tengah tantangan kebijakan efisiensi anggaran.
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu mengatasi dampak negatif kebijakan efisiensi anggaran.
“Kerjasama dengan platform e-commerce seperti Shopee dapat membantu UMKM beradaptasi dengan era digital dan meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun global,” tuturnya.
Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kebijakan harus diterapkan secara strategis agar dapat meningkatkan produktivitas nasional tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Venus. (AD)
