Sudutkota.id-Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan skema pembiayaan transportasi publik berbasis subsidi Buy The Service (BTS) untuk menunjang layanan angkutan sekolah.
Program ini menjadi langkah strategis untuk menata kembali layanan transportasi pelajar sekaligus menghidupkan kembali operasional angkutan kota (angkot) di Kota Malang yang selama ini terus merosot.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, saat diwawancarai Sudutkota di Gedung DPRD Kota Malang.
Menurut Wijaya, program ini sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena fokusnya adalah layanan transportasi khusus pelajar. Namun kini, Pemkot tengah mengkaji pengalihan pembiayaan agar operasionalnya lebih efektif.
“Kita dihitung di awal, konsepnya subsidi BTS-nya untuk anak sekolah. Dan nantinya bisa juga dilakukan rerouting, pengaturan ulang trayek, bahkan menjadi bagian feeder dalam satu sistem transportasi,” jelas Wijaya.
Ia menegaskan bahwa perubahan ini hanya pada pola pembiayaan, bukan bentuk armadanya.
“Anggarannya saja yang dipindah, bukan bidangnya. Kendaraannya tetap angkot existing, bukan bus. Ini diharapkan bisa menghidupkan kembali angkot,” ujarnya.
Wijaya menegaskan bahwa program ini bukan peremajaan angkot, karena sebagian besar operator tidak mampu menanggung biaya pembaruan kendaraan.
“Angkot tak mampu peremajaan. Kendaraannya tetap, tidak ada penggantian. Kita fokus di subsidi operasionalnya saja,” tuturnya.
Skema BTS ini dirancang untuk menutupi kebutuhan operasional harian agar layanan tetap berjalan konsisten. Biaya tersebut meliputi BBM, perawatan dasar, dan komponen yang selama ini menjadi beban utama pengusaha maupun pengemudi angkot.
“Kalau dihitung matematis ya, sekali jalan Rp5.000, pulang-pergi Rp10.000. Namun subsidi ini bukan untuk gaji. Kalau ditambah gaji tidak akan cukup. Fokusnya tetap pada biaya operasional seperti BBM,” papar Wijaya.
Pada tahap awal, sekitar 80 angkot existing direncanakan terlibat dalam skema ini untuk melayani rute-rute yang mengangkut pelajar dari berbagai wilayah Kota Malang.
“Diperkirakan 80-an angkot akan meng-cover anak-anak sekolah. Untuk sementara itu dulu,” katanya.
Dishub juga membuka peluang integrasi layanan dengan Trans Jatim, sehingga kelak sistem transportasi publik di Kota Malang bisa lebih terstruktur dan terhubung satu sama lain.
Untuk sejumlah detail teknis, termasuk rute final, jadwal operasional, mekanisme pendataan pelajar, hingga koordinasi antarinstansi, Dishub masih menunggu finalisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Nanti urusannya Disdikbud, kami menyesuaikan dengan kebutuhan mereka,” tambahnya.
Dengan skema BTS ini, Pemkot Malang berharap angkot kembali mendapat ruang hidup yang layak di tengah persaingan moda transportasi modern serta tetap mampu memberikan layanan sektor publik, khususnya bagi pelajar.
