Sudutkota.id – Sejumlah persoalan layanan BPJS Kesehatan menjadi sorotan utama Anggota DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto, saat menggelar reses di Gedung Pastoral Paroki Widya Bhakti, Kota Malang, Jumat (14/11) malam. Forum yang awalnya dijadwalkan untuk menyerap aspirasi terkait pembangunan justru dipenuhi keluhan warga mengenai status kepesertaan nonaktif, tagihan peserta meninggal, hingga kendala aplikasi Mobile JKN.
Sony mengakui bahwa aduan terkait BPJS kini lebih mendominasi dibanding laporan seputar infrastruktur yang menjadi bidang Komisi C. Karena itu, ia menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan, Roy dari bagian mutu layanan, guna memberi penjelasan langsung kepada warga.
“Saya memang di Komisi C, tapi keluhan BPJS ini yang paling sering muncul. Malam ini saya hadirkan narasumber dari BPJS agar warga mendapat informasi yang benar,” ujarnya.
Status Nonaktif dan Tagihan Peserta Meninggal
Sesi tanya jawab diawali keluhan RT terkait warganya yang ditolak berobat karena kartu BPJS tiba-tiba tidak aktif. Roy menjelaskan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah dapat dinonaktifkan otomatis bila tidak menggunakan layanan BPJS selama empat bulan berturut-turut.
Keluhan lain muncul mengenai tagihan peserta yang telah meninggal dunia. BPJS menegaskan bahwa penghentian iuran perlu disertai laporan resmi, terutama jika peserta wafat di rumah.
Sony menyebut kasus serupa juga terjadi di wilayah lain karena keluarga tidak memahami pentingnya pelaporan administrasi.
Ketersediaan Obat Sesuai Formularium Nasional
Warga turut mempertanyakan ketersediaan obat yang tidak selalu sesuai kebutuhan. BPJS menjelaskan bahwa obat yang ditanggung mengacu pada formularium nasional sehingga obat di luar daftar memerlukan mekanisme tambahan.
Keluhan Massal Pengguna Mobile JKN
Ketika Sony meminta kesan warga terkait Mobile JKN, hampir seluruh peserta menyampaikan keluhan serupa: antarmuka sulit, aplikasi sering error, antrean online tidak sinkron dengan antrean manual, rujukan tidak muncul real-time, dan minim pendampingan bagi warga yang tidak terbiasa layanan digital.
“Sudah daftar antrean online, tapi sampai puskesmas tetap diminta antre manual,” keluh seorang warga.
Sony menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum berjalan merata. “Modernisasi itu harus mempermudah, bukan menghalangi,” katanya.
Usulan Warga dan Respons BPJS
Warga mengusulkan beberapa hal, antara lain pemutihan tunggakan, penyederhanaan laporan peserta meninggal, transparansi formularium obat, serta kemudahan penonaktifan bagi peserta yang pindah ke luar negeri.
BPJS memastikan seluruh persoalan dapat ditangani jika administrasi lengkap dan pelaporan sesuai prosedur.
Komitmen Sony terhadap Pelayanan Kesehatan
Di akhir dialog, Sony menegaskan bahwa meski Komisi C fokus pada pembangunan fisik, pengawalan sektor kesehatan tetap menjadi tanggung jawab DPRD.
“Kesehatan adalah mandatory spending. Negara wajib memenuhinya, dan pelaksanaannya harus mudah bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap edukasi mengenai layanan BPJS diperkuat hingga tingkat RT agar masalah dapat dicegah sejak awal. “Jika informasi disampaikan benar dari awal, banyak persoalan selesai sebelum membesar,” pungkasnya.
